Detik-Detik Kejatuhan Presiden RI ke 4 - KH. Abdurrahman Wahid

Dalam perjalanannya, Bangsa Indonesia jatuh bangun untuk mempertahankan identitas kebesaran negerinya, namun ada saat-saat yang sangat menyedihkan dalam perjalanannya itu. Salah satunya adalah mengenai kejatuhan Presiden RI ke 2 yaitu Soeharto yang sangat mengharu birukan negeri ini, dan kejatuhan Presiden RI yang ke 4 yaitu KH. Adurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur.

Kisah menegangkan menjelang kejatuhan Gus Dur dari kursi Presiden RI pada 23 Juli 2001 memang kerap dibahas sebagai bagian dari sejarah penting perpolitikan Indonesia.

Kekuasaan Gus Dur dihentikan oleh MPR melalui Sidang Istimewa dalam situasi gejolak politik yang cukup panas dan genting. Para pendukung Gus Dur melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Istana. Polisi dan tentara juga berjaga-jaga.

Bahkan, rumah Wakil Presiden Megawati yang dipastikan bakal menggantikan Gus Dur sebagai orang nomor satu RI juga dijaga ketat tentara. Di sana, dua panser juga siap siaga. Suasana di kediaman Mega benar-benar siaga I.

Dari berbagai sumber, termasuk dari buku Gus Dur, Politik dan Militer, terungkap bagaimana panasnya suhu politik saat itu. Berikut ini detik-detik peristiwa menegangkan dibalik kejatuhan Presiden Wahid.

22 Juli 2001
Pada Minggu malam, para kyai NU, kelompok LSM dan simpatisan mendatangi Istana guna memberikan dukungan pada Gus Dur. Massa pendukung Gus Dur dari berbagai daerah melakukan aksi di Monas dan depan Istana Merdeka Jakarta.

23 Juli 2001
01.10 WIB:
Senin dinihari, Gus Dur mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi pembubaran parlemen (DPR dan MPR) dan pembekuan partai Golkar, serta mempercepat pemilu. Dekrit ini molor tiga jam dari rencana semula yang akan diumumkan pada 22 Juli, pukul 22.00 WIB.

01.30 WIB:
MPR menggelar rapat pimpinan yang diketuai oleh Amien Rais. Sesuai menggelar rapat, Ketua MPR menggelar jumpa pers didampingi wakil Ketua Ginanjar Kartasasmita, Hari Sabarno dan Matori Abdul Djalil. Amien meminta TNI mengamankan Sidang Istimewa MPR.

08.30 WIB
MPR menggelar sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. SI MPR diawali dengan pandangan fraksi-fraksi. Sidang digelar setelah 592 dari 601 anggota MPR dalam sidang sebelumnya menyatakan persetujuannya.

12.45 WIB
Alwi Shihab menemui Gus Dur. Presiden menyatakan dirinya dizalimi secara politik oleh orang Senayan. "Gus Dur akan bertahan di Istana," kata Alwi.

16.53 WIB
MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan mengangkat Megawati sebagai Presiden. Mobil RI II seketika diganti RI I.

17.30 WIB:
Megawati dilantik oleh MPR dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden baru hingga 2004 yang menggantikan posisi Abdurrahman Wahid.

20.50 WIB
Gus Dur keluar menuju beranda Istana Merdeka dengan mengenakan celana pendek, kaos dan sandal jepit. Dituntun putrinya Yenni serta dan mantan asisten pribadi Zastrouw, Gus Dur melambaikan tangan pada para pendukungnya yang histeris di depan Istana.

Sementara itu, cerita mengenai kejatuhan Presiden RI yang ke 4 ini juga dituturkan oleh mantan penasehat politik Gus Dur saat itu, yaitu Hermawan Sulistyo. Kejatuhan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid diwarnai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Namun siapa yang tahu jika pria yang akrab disapa Gus Dur itu menangis saat mengeluarkan Dekrit.

Menurut Hermawan Sulistyo, sebelum memutuskan dikeluarkan atau tidak dekrit presiden, Gus Dur sempat bercerita. Namun cerita yang disampaikan Gus Dur tidak ada kaitanya tentang dekrit.

"Saat itu saya langsung memotong dan menanyakan kepada Gus Dur, mengeluarkan dekrit atau tidak. Saat itu Gus Dur terguncang sekali, saya melihat Gus Dur menangis disamping Rahmawati, sambil dielus-elus tangannya oleh Rahmawati," ujarnya.

Pria yang akrab disa Kiki ini membantah anggapan yang mengatakan Gus Dur legowo saat dilengserkan. Menurutnya Gus Dur sakit hati telah dilengserkan. "Kalau dia legowo itu bohong. Cara penurunannya itu yang membuat dia (Gus Dur) tidak bisa diterima," pungkasnya.

Dalam pertemuan juga ikut hadir perwakilan dari sekitar 15 LSM. Selain itu, para kyai NU, dan para pendukung Gus Dur mendatangi Istana guna memberikan dukungan. Massa pendukung Gus Dur dari berbagai daerah melakukan aksi di Monas dan depan Istana Merdeka Jakarta.

Dekrit Presiden itu sendiri berbunyi: (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memeroleh dukungan, dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan ketika baru 20 bulan berkuasa. Gus Dur lengser dari kursinya setelah Sidang umum MPR menggelar rapat paripurna. Usai dilengserkan, MPR kemudian melantik Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima.

Sepakbola Indonesia

"Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.... Indonesia raya merdeka-merdeka, hiduplah Indonesia raya…."

JUTAAN anak bangsa tak kuasa menahan haru mendengar lagu kebangsaan "Indonesia Raya" berkumandang di langit biru. Rasa bangga tak terkira, karena hanya para juaralah yang berhak menyanyikan lagu kebangsaannya di arena pertarungan antarbangsa. Dan, timnas Indonesia berhak menyanyikan lagu sakral tersebut sebagai imbalan mengangkangi medali emas SEA Games 1987. Untuk pertama kalinya pula, sepak bola Indonesia mampu mengibarkan bendera Merah Putih di kejuaraan antarbangsa.

Saat itu, langit bulan September betul-betul terasa biru bagi rakyat Indonesia. Lewat gol tunggal Ribut Waidi di menit ke-91 ke gawang Malaysia di partai final, untuk pertama kalinya Indonesia bisa merengkuh medali emas sepak bola di ajang SEA Games.

Ini merupakan trofi antarbangsa pertama yang pernah direbut timnas Indonesia. Dominasi Thailand dipatahkan. Kekuatan Malaysia dibenamkan. Sungguh prestasi yang heroik. “Pendahulu-pendahulu kami juga tak kalah hebatnya, tapi mereka tidak pernah berhasil mempersembahkan gelar juara. Wajar jika kami sangat bangga atas prestasi ini,” ujar Patar Tambunan, gelandang kanan yang ikut berandil mempersembahkan medali emas SEA Games 1987, Selasa (21/12).

Tidak hanya Patar Tambunan yang patut berbangga hati. Semua pecinta bola Indonesia pastilah ikut bangga. Melihat prestasi timnas Indonesia kala itu, semua warga yang punya KTP Indonesia bisa sedikit mendongakkan kepala. Indonesia bukan lagi tim macan kertas. Indonesia adalah yang terkuat, setidaknya di Asia Tenggara.

“Malah kami juga terhitung 4 besar di Asia,” ucap striker legendaris Indonesia, Ricky Yakobi, Selasa (21/12). Statement Ricky bukan sekadar bualan. Satu tahun sebelumnya, tim perebut medali emas SEA Games 1987 ini berhasil menapaki babak semifinal Asian Games 1986. Ini adalah prestasi tertinggi dalam lembaran sejarah sepak bola nusantara. Yang hingga saat ini, Indonesia belum bisa mengulanginya.

BERSATU LUAR DALAM
Tak dapat disangkal, timnas Indonesia 1986-87 merupakan timnas terhebat yang pernah dimiliki Indonesia—jika ukurannya trofi antarbangsa. Saat itu Indonesia punya pemain besar semacam Herry Kiswanto, Rully Nere, Robby Darwis, dan Ricky Yakobi. Talenta hebat yang kemudian berpadu dengan pelatih tak kalah hebat, mendiang Bertje Matulapelwa.

“Bertje adalah pelatih hebat. Prinsip open management yang diterapkannya mampu menciptakan iklim tim yang kondusif,” kenang asisten pelatih Bertje kala itu, Sutan Harhara, Selasa (21/12).

Prestasi Indonesia kala itu memang tak bisa dilepaskan dari sosok pelatih yang dijuluki "Sang Pendeta" tersebut. Dia bisa menyatukan pemain dari unsur yang berbeda, Galatama dan Perserikatan. Patut dicatat, saat itu beredar rumor bahwa pemain alumni Galatama tidak begitu akur dengan alumni Perserikatan.

Embrio generasi emas itu terbentuk, pada akhir 1985. Setelah proyek timnas Garuda 1 selesai, PSSI memberikan mandat kepada Bertje guna membentuk tim baru. Mandat yang berat, pasalnya mental Indonesia sedang terpuruk setelah dibantai Thailand 0-7 di SEA Games 1985.

Bertje mencoba membangkitkannya. Dengan lugas dia mengumpulkan talenta berbakat dari Galatama (seperti Ricky Yakobi dan Nasrul Koto), Perserikatan (Robby Darwis, Ribut Waidi, dll) dan sejumlah alumni Garuda 1 (semacam Patar Tambunan dan Marzuki Nyak Mad).

Proses pembentukan tim yang padu, ujar Sutan Harhara, ternyata gampang-gampang susah. Saat tim sudah lumayan padu, pada medio 1986 iklim tim hampir rusak karena masalah duit. Uang saku dari PSSI kepada pemain dinilai terlalu minim.

Bayangkan saja, hadiah dari KONI untuk medali emas hanya Rp 1 juta per pemain. Sedangkan uang saku per bulannya selama pelatnas tak kalah mepet, kurang dari Rp 750.000/bulan. Herry Kiswanto berkisah, dia bersama semua anggota tim pernah meminta kenaikan uang saku.

Sayang, tuntutan tersebut tak digubris. Patah semangat? Untungnya tidak. Panggilan membela negara, ujar Herry Kiswanto, jauh lebih penting. Berkat suntikan semangat dari Bertje, para pemain Indonesia membuang jauh-jauh nafsu mengumpulkan duit. Yang tertanam hanya satu kalimat, kibarkan Sang Merah Putih di langit internasional. Tim Merah Putih di tangan Bertje, sebulan sebelum Asian Games digelar, sempat melakukan uji coba lebih dari sebulan di Brasil. Formasi baru 4-3-3 yang memasang Ricky Yakobi sebagai striker tunggal ternyata lumayan paten. Hasilnya terbaca pada Asian Games 1986. Indonesia lolos ke semifinal. Sayang untuk kemudian kandas di tangan Korea Selatan.

Seusai Asian Games, Bertje melakukan perubahan besar. Ban kapten dipindahkan dari lengan Herry Kiswanto ke Ricky Yakobi. Padahal, umur Ricky kala itu baru 23. “Bertje ingin melakukan regenerasi. Dan, aku merasa sudah saatnya dilakukan,” ujar Herry.


Regenerasi itu berlangsung cemerlang. Indonesia benar-benar terbang tinggi di SEA Games 1987 Jakarta. Di hadapan pendukung setia, Indonesia tampil trengginas. Seusai membabat Burma 4-1 di semifinal, Indonesia menjinakkan Malaysia 1-0 di partai puncak.


Indonesia juara. Merah Putih pun berkibar di langit Asia Tenggara. (yoyok/SOCCER)

Fakta timnas Indonesia 1986-87
Pelatih: Bertje Matulapelwa
Skuad: Ponirin Meka, Jaya Hartono, Robby Darwis, Herry Kiswanto, Marzuki Nyak Mad, Sutrisno, Budi Wahyono, Patar Tambunan, Nasrul Koto, Rully Nere, Azhary Rangkuti, Ricky Yakobi, Ribut Waidi.
Prestasi: Semifinal Asian Games 1985, Juara SEA Games 1987

Raihan Timnas PSSI di level SEA Games
Indonesia baru resmi ikut ajang SEA Games pada 1977. Selama kurun itu hingga saat ini, Indonesia hanya sempat 2 kali terbang tinggi. Pertama pada SEA Games 1987. Kedua pada 1991. Setelah itu prestasi Tim Merah Putih cenderung melorot.

1977 - Semifinal
1979 - Peringkat ke-2
1981 - Peringkat ke-3
1983 - Penyisihan grup
1985 - Semifinal
1987 - Juara
1989 - Peringkat ke-3
1991 - Juara
1993 - Semifinal
1995 - Penyisihan grup
1997 - Peringkat ke-2
1999 - Peringkat ke-3
2001 - Semifinal
2003 - Penyisihan grup
2005 – Semiifinal
2007 – Penyisihan gup
2009 – Penyisihan grup

Saat ini, sepakbola Indonesia berada dalam titik nadir yang sangat menyedihkan, para penguasa sepakbola kita enggan bergeming untuk memperbaikinya, karena mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi semata, mereka hanya mencari uang semata dari kedudukannya itu.

Untuk itu, mari sebagai pencinta sepakbola nasional kita lengserkan kediktatoran Nurdin Halid dari kursinya di kantor PSSI, kita reformasi sepakbola kita dengan mendudukan orang-orang yang benar-benar berjuang tanpa pamrih demi memajukan sepakbola kita.

Seluruh tulisan diatas, kecuali dua alinea terakhir dikutip dari kompas.co.id

Sejarah Gedung Merdeka Bandung

Gedung Merdeka di jalan Asia-Afrika, Bandung, Indonesia, adalah gedung yang pernah digunakan sebagai tempat Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika tahun 1955. Pada saat ini digunakan sebagai museum. Bangunan ini dirancang oleh Van Galen Last dan C.P. Wolff Schoemaker. Keduanya adalah Guru Besar pada Technische Hogeschool (Sekolah Teknik Tinggi), yaitu ITB sekarang, dua arsitektur Belanda yang terkenal pada masa itu, Gedung ini kental sekali dengan nuansa art deco dan gedung megah ini terlihat dari lantainya yang terbuat dari marmer buatan Italia yang mengkilap, ruangan-ruangan tempat minum-minum dan bersantai terbuat dari kayu cikenhout, sedangkan untuk penerangannya dipakai lampu-lampu bias kristal yang tergantung gemerlapan. Gedung ini menempati areal seluas 7.500 m2.

Pada saat itu bangunan ini bernama SOCIËTEIT CONCORDIA dipergunakan sebagai tempat rekreasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk menonton pertunjukan kesenian, makan malam.

Pada masa pendudukan Jepang gedung ini dinamakan Dai Toa Kaman dengan fungsinya sebagai pusat kebudayaan.

Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 gedung ini digunakan sebagai markas pemuda Indonesia guna menghadapi tentara Jepang yang pada waktu itu enggan menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia.

Setelah pemerintahan Indonesia mulai terbentuk (1946 - 1950) yang ditandai oleh adanya pemerintahan Haminte Bandung, Negara Pasundan, dan Recomba Jawa Barat, Gedung Concordia dipergunakan lagi sebagai gedung pertemuan umum. disini biasa diselenggarakan pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya.

Dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia (1954) yang menetapkan Kota Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika, maka Gedung Concordia terpilih sebagai tempat konferensi tersebut. Pada saat itu Gedung Concordia adalah gedung tempat pertemuan yang paling besar dan paling megah di Kota Bandung . Dan lokasi nya pun sangat strategis di tengah-tengah Kota Bandung serta dan dekat dengan hotel terbaik di kota ini, yaitu Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger

Dan mulai awal tahun 1955 Gedung ini dipugar dan disesuaikan kebutuhannya sebagai tempat konferensi bertaraf International, dan pembangunannya ditangani oleh Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat yang dimpimpin oleh Ir. R. Srigati Santoso, dan pelaksana pemugarannya adalah : 1) Biro Ksatria, di bawah pimpinan R. Machdar Prawiradilaga 2) PT. Alico, di bawah pimpinan M.J. Ali 3) PT. AIA, di bawah pimpinan R.M. Madyono

Setelah terbentuk Konstituante Republik Indonesia sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955, Gedung Merdeka dijadikan sebagai Gedung Konstituante. Karena Konstituante dipandang gagal dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara dan undang-undang dasar negara, maka Konstituante itu dibubarkan oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, Gedung Merdeka dijadikan tempat kegiatan Badan Perancang Nasional dan kemudian menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terbentuk tahun 1960. Meskipun fungsi Gedung Merdeka berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang dialami dalam perjuangan mempertahankan, menata, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia , nama Gedung Merdeka tetap terpancang pada bagian muka gedung tersebut.


Pada tahun 1965 di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta . Setelah meletus pemberontakan G30S/ PKI, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30S/ PKI. Pada bulan Juli 1966, pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat diserahkan lagi pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Tiga tahun kemudian, tanggal 6 Juli 1968, pimpinan MPRS di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka (bekas Gedung MPRS) dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS.

Pada Maret 1980 Gedung ini kembali dipercayakan menjadi tempat peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-25 dan pada Puncak peringatannya diresmikan Museum Konferensi Asia Afrika oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia - 2.

sumber diambil sepenuhnya dari wikipedia indonesia dan sejarah gedung-gedung peninggalan Belanda.

Beberapa Perjanjian Yang Melibatkan Indonesia

Indonesia sebagai negara yang besar dan luas tentu akan kesulitan dalam memelihara serta mempertahankan kadaukatan negaranya bila hanya mengandalkan angkatan bersenjatanya saja, karena hal itu tentu akan memberatkan anggaran belanja negara, dan tentu dampaknya akan meluas pada kesejahteraan rakyat secara umum. Oleh karena itu, selain memperkuat angkatan bersenjatanya, mempertebal rasa nasionalisme rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan, nampaknya berbagai macam perjanjian yang melibatkan berbagai macam urusan kenegaraan, juga merupakan salah satu bentuk dari memepertahankan kedaulatan negara.

Ada beberapa perjanjian yang melibatkan Indonesia, diantaranya adalah Perjanjian New York, yaitu perjanjian mengenai keberadaan serta keabsahan Papua Barat dulu.

Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.

Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Royen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Persetujuan New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI

Selain itu ada Perjanjian Renville, Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia

Kesepakatan yang diambil dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut :
1. Disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia di Yogyakarta

Ada juga Perjanjian Roem Royen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Royen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Batavia. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan J. H. van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.

Hasil pertemuan ini adalah:
1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya
2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar
3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta
4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang

Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan:
- Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948
- Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
- Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia

Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke ibukota Yogyakarta. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen. Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus) dan Sumatera (15 Agustus). Konferensi Meja Bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah Papua bagian barat.

Kemudian Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:
1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasar federasi, yang dinamai Indonesia Serikat.
2. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.
3. Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Dan masih banyak perjanjian atau perundingan yang melibatkan Indonesia dengan negara - negara lain, walaupun tidak semua perjanjian atau perundingan tersebut menguntungkan Indonesia. Tapi yang penting, apapun itu, perjanjian atau perundingan tersebut adalah bentuk dari usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia agar tetap jaya.

Deklarasi Djuanda - 13 Desember 1957

Sebagai negara kepulauan, Indonesia selayaknya mempunyai Undang-undang tentang kelautan, hal itu tentu akan memperkuat kemandirian negara kita sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan tentu bersama dengan laut yang mengitarinya.

Untuk itu, Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957, yaitu Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan sebuah keputusan yang isinya menyatakan bahwa lautan antara, sekitar dan didalam kepulauan Indonesia menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi tersebut yang akhirnya bernama Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya ), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut[1].

Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada tahun 1999, Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

Tri Tuntutan Rakyat ( TRITURA ) - 10 Januari 1966

Pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tanggal 30 September 1965 telah menimbulkan krisis kepemimpinan nasional yang berdampak buruk terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya gelombang ketidakpercayaan masyarakat, terutama gerakan-gerakan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Presiden Ir. Sukarno dalam menangani persoalan-persoalan politik, keamanan dan ekonomi pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia).

Menjelang akhir tahun 1965 pemerintah membuat kebijakan mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Kebijakan tersebut menyulut demontrasi besar-besaran dikalangan mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari 1966 Mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) meliputi:

1.Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI);
2.Retooling Kabinet;
3.Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.

Tuntutan mahasiswa mendapat sambutan positif dari Team Pelaksana Musyawarah Exponen Angkatan ’45. Berita Antara 14 Januari 1966 memberitakan bahwa Team tersebut telah mengemukakan pandangannya, bahwa tuntutan para mahasiswa akhir-akhir ini melalui demonstrasi-demonstrasi perlu mendapat sambutan baik atas dasar factor-faktor obyektif serta situasi kongrit dewasa ini. Tuntutan mahasiswa yang tercermin dalam demonstrasi terus-menerus setiap hari dan dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahsiswa Indonesia (KAMI) berpokok pada soal pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, retooling Kabinet Dwikora dan penurunan kenaikan tarif-harga.

Mengenai tuntutan melakukan retooling cabinet yang sekarang ini, Musyawarah Exponen Angkatan ’45 dalam pernyataan tersebut yang telah diedarkan menyatakan dukungannya. Musyawarah Exponen Angkatan ’45 juga menandaskan hendak membantu Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh, salah seorang tokoh angkatan ’45, untuk mengadakan konsultasi atas dasar musjawarah dan mufakat dengan segenap pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diingatkan pentingnya mempertahankan gotong royong dan persatuan progresif revolusioner guna mengatasi situasi tanah air dari ancaman G-30-S/PKI, terutama di bidang ekonomi.

Dalam menunjukkan keinginan membantu Wakil Perdana Menteri III untuk mengadakan konsultasi dengan segenap pihak yang bersangkutan, Musyawarah Exponen Angkatan ’45 menyarankan agar kebijakan ekonomi menekankan pada pendekatan produksi dalam rangka memberantas inflasi. Gaji pegawai, buruh dan prajurit setiap bulan minimal harus berada di atas kebutuhan fisik minimum keluarga mereka. Dikemukakan selanjutnya bahwa sementara menunggu perkembangan produksi sebagai alat satu-satunya mencegah inflasi, maka kebutuhan barang-barang pokok harus dicukupi jumlahnya dengan cara apa pun. Segenap alat distribusi harus diawasi secara ketat hingga seluruhnya dikuasai oleh pemerintah sambil melaksanakan Keputusan MPRS tentang pelaksanaan alat-alat distribusi yang dipegang oleh koperasi rakyat. Pernyataan dari Musyawarah Exponen Angkatan ’45 ditandatangani oleh Mayor Jenderal Djamin Gintings, Brigadir Jenderal Djuhartono, Brigadir Jenderal Pol. Sujono, SH, Letnan Kolonel Chandra Hasan, Letnan Kolonel Dominggus Nanlohy, Drosek Zakaria Raib, Alizar Thaib, Ishak Djanggawirana, Armansyah, Herman Wanggamihardja, Ismael Agung Witono dan Soekandja.

Masih terkait dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), di Bandung hari kamis tanggal 13 Januari 1966 terjadi demonstrasi yang diikuti kurang lebih 2.000 mahasiswa dan pelajar untuk menuntut penurunan harga dan pembubaran PKI. Awalnya demonstrasi tersebut nyaris tidak terkendali, akhirnya pihak keamanan dapat membubarkan demonstrasi mahasiswa dan pelajar itu. Dalam demonstrasi tersebut mahasiswa dan pelajar meneriakan yel-yel “turunkan harga”, “kita tidak perlu monumen-monumen lagi”, “kita perlu industri”, “hancurkan gestapu”, “bubarkan PKI”.

Dalam kesempatan itu, Walikota Priatnakusumah tidak bisa menyampaikan pendiriannya sewaktu menghadapi demonstrasi tersebut, karena setiap ia akan berbicara, teriakan “kita bosan dengan pidato” menyebabkan pidato Walikota Priatnakusumah tidak terdengar sampai jauh, karena kabel pengeras suara yang digunakan Walikota berbicara, diputuskan orang.

Kurang lebih tiga jam mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar Bandung berdemonstrasi di halaman kotapraja. Mereka dikoordinasi oleh KAMI, dan dalam kesempatan itu seorang pimpinannya membacakan petisi dan resolusi yang akan mereka sampaikan pula kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dijelaskan dalam petisi dan resolusi tersebut bahwa tuntutan para mahasiswa dan pelajar Bandung ini adalah mengingat penderitaan rakyat dewasa ini. Disebutkan pula bahwa mahasiswa dan pelajar Bandung solider dengan aksi yang telah dilaksanakan mahasiswa-mahasiswa Ibukota baru-baru ini di Jakarta dalam membela kepentingan rakyat.

Menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa yang semakin gencar di berbagai daerah Presidium Pusat KAMI telah menginstruksikan mahasiswa Indonesia khususnya yang berada di Jakarta dan yang bernaung di bawah panji KAMI untuk mempertinggi kewaspadaan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Instruksi itu diberikan berhubung dengan terjadinya insiden antara unsur-unsur Front Marhaenis (Ali-Surachman) dengan mahasiswa-mahasiswa dari kalangan KAMI ketika mereka sedang mendengar amanat Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno di Istana Merdeka. Insiden Istana Merdeka ini telah membawa korban, beberapa orang mahasiswi terpaksa diangkut ke rumah sakit karena terluka.

Kepada pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa seperti PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, IMADA, HMI, SEMMI, GERMAHII, MAPANTJAS, PELMASI, GMD, IMABA, CSB, GMS, GMRI, KAMI Universitas-Universitas, KAMI Akademi-Akademi, Dewan-Dewan Mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia diserukan oleh Presidium Pusat KAMI agar tetap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kasar seperti yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa sebelumnya. Diserukan agar mahasiswa itu merapatkan barisan dan menyelamatkan revolusi Indonesia di bawah komando Presiden Sukarno dari rongrongan “nekolim” dan antek-antek “gestapu”/PKI.

Ketua Umum Presidium Pusat KAMI, Cosmas Batubara, dalam penjelasannya mengenai insiden di Istana Merdeka menerangkan antara lain bahwa beberapa rombongan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI ketika sedang khidmatnya mendengarkan amanat Presiden Sukarno “telah dicegat dan dan diprovokasi dan akhirnya dikeroyok oleh segerombolan orang-orang yang bertindak liar dan mata gelap”. Terjadinya insiden tertsebut yang menurut Cosmas Batubara telah ditimbulkan oleh golongan Front Marhaenis yang menurut keyakinannya disusupi oleh anasir-anasir CGMI, telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurut pendapat anggota pimpinan KAMI tersebut, tindakan liar yang mengakibatkan terjadinya insiden tersebut telah menodai barisan Sukarno yang dikomandokan oleh Pemimpin Besar Revolusi untuk mempersatukan segenap kekuatan rakyat yang progresif revolusioner dalam menghancurkan nekolim dan “Gestapu”/PKI.

Dalam hubungan ini, pada tanggal 21 Januari 1966 ketua KAMI Pusat tersebut menginstruksikan kepada segenap mahasiswa yang tergabung dalam KAMI Pusat di seluruh kota-kota Universitas dan perguruan tinggi di Indonesia harus bersikap sebagai berikut:

1. Tetap merapatkan barisan perjuangan mahasiswa, tetap berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;

2. Menggalang kekompakan kesatuan segenap potensi mahasiswa dengan semangat rela berkorban, berdisiplin, serta ikhlas mengabdi menjadi satu front yang bisa diuji kemampuannya oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;

3. Terus meningkatkan penghayatan tritunggal Bung Karno-Rakyat-ABRI dalam satu front demi kepentingan rakyat, nusa dan bangsa menghadapi rongrongan nekolim dan unsur-unsur Gestapu/PKI;

4. Mendaftarkan dengan segera pada barisan pendukung Bung Karno pada Gabungan V KOTI untuk tingkat pusat dan Pepelrada setempat untuk tingkat daerah;

5. Tetap waspada akan usaha pecah belah, intrik, adu-domba serta pancingan-pancingan dari pihak nekolim ataupun antek-antek Gestapu/PKI.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan reshuffle cabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Sukarno, seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim Gugur. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Akhirnya, Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan agar meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber dari ANRI

Perjanjian Roem - Royen, 7 Mei 1949

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk pelaksanaan membantu perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, delagasi Indonesia diketuai Mr Moh Roem sedangkan Belanda oleh Br Van Royen.

Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya Indonesia diperkuat Drs Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapat persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statements.

Isi persetujuan adalah sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah RI untuk:
1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sunguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi:
1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer.
3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dikuasainya dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik.
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Hasil perundingan Roem-Royen ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh perundingan apa pun hasilnya.

Penghentian tembak-menembak
Bersamaan dengan berlangsunya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.

Juga dibicarakan bahwa nanti TNI akan menjadi inti dari pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang anggota-anggotanya terdiri bekas KNIL, dan anggota KL (Koninklyeke Leger) akan kembali ke negerinya (Nederland).

Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas. Memang terbukti bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia di dalam usahanya untuk mengisi kemerdekaan.

Ya, bom-bom waktu itu berupa pemberontakan-pemberotakan serdadu-serdadu KNIL antaranya; di Bandung APRA-nya Westerling, Pemberontakan Andi Azin di Makassar dan Pemberontakan RMS (Rakyat Maluku Selatan) tapi syukurlah semuanya dapat dilumpuhkan oleh TNI/APRIS.

ditulis oleh Dahlan Zailani di Harian Umum Pelita

Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 - 1959

Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dumulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. 

Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer.

Pada tahun 1950 itu juga dibentuk sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun Undang Undang Dasar baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950, namun sampai akhir tahun 1959, badan konstituante tersebut belum berhasil merumuskan Undang Undang Dasar yang baru, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan badan konstituante tersebut, sekaligus menegaskan pada tahun itu juga bahwa Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945, serta membentuk MPRS dan DPRS.

Pada masa Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai gerakan yang politik yang tidak stabil, sehingga kabinet pemerintahanpun ikut kena imbasnya, tercatat pada periode 1950 hingga 1959 ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu :

1. 1950 - 1951 : Kabinet Natsir
2. 1951 - 1952 : Kabinet Sukiman Suwirjo
3. 1952 - 1953 : Kabinet Wilopo
4. 1953 - 1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5. 1955 - 1956 : Kabinet Burhanuddin Harahap
6. 1956 - 1957 : Kabinet Ali Satroamidjojo II
7. 1957 - 1959 : Kabinet Djuanda

Hingga puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya seperti yang telah ditulis diatas, dan pada masa berakhirnya UUDS 1950 dan kembali ke Undang Undang Dasar 45, sistem kabinet parlementer ikut juga berakhir menjadi sistem Demokrasi Terpimpin dimana seluruh keputusan dan pemikiran hanya terpusat pada Presiden.

Namun demikian, ternyata sistem Demokrasi Terpimpin tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dalam bidang politik apalagi ekonomi, karena Partai Komunis Indonesia yang pada masa itu sebagai partai besar merasa berada diatas angin, mereka kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang dinamakan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunisme atau lebih dikenal sebagai NASAKOM.

Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, malahan yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/ PKI.

Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia

Kerajaan Islam di Indonesia berkembang dan mencapai masa kejayaannya pada awal abad ke 13 sampai ke 16. Berdirinya banyak kerajaan Islam pada masa itu akibat berkembangnya perdagangan antar laut yang dijalankan para pedagang dari Parsi, Arab, India, Tiongkok dan lain-lain, dan pusat kerajaan-kerajaan atau kesultanan tersebut bisa dibagi dalam beberapa wilayah pemerintahan seperti Maluku, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa.

Namun periode tepat berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut memang sangat sulit untuk dipastikan, terutama kerajaan atau kesultanan yang berada di Sumatera, dan hal itu masih memerlukan penelitian yang sangat memerlukan waktu.

Kerajaan atau Kesultanan yang berdiri di Sumatera diantaranya adalah :

1. Kesultanan Perlak ( antara abad 9 sampai 13 )
2. Kesultanan Samudera Pasai ( antara abad 13 - 16 )
3. Kesultanan Malaka ( antara abad 14 - 17 )
4. Kesultanan Aceh ( antara abad 19 - 1903 )
5. Kerajaan Melayu Jambi 
6. Kesultanan Johor Riau

Sementara Kerajaan atau Kesultanan yang berada di Pulau Jawa adalah :

1. Kesultanan Demak ( 1500 - 1550 )
2. Kesultanan Banten ( 1524 - 1813 )
3. Kesultanan Pajang ( 1568 - 1618 )
4. Kesultanan Mataram ( 1586 - 1755 )
5. Kesultanan Cirebon ( sekitar abad ke 16 )

Kesultanan yang berada di Maluku :

1. Kesultanan Ternate ( 1257 - 1583 )
2. Kesultanan Tidore ( 1110 - 1947 )
3. Kesultanan Jailolo ( tahunnya tidak diketahui )
4. Kesultanan Bacan ( ini juga masih belum diketahui )

Kesultanan yang berada di Sulawesi

1. Kesultanan Gowa ( abad 16 - 1667 )
2. Kesultanan Buton ( 1332 - 1911 )
3. Kesultanan Bone ( abad 17 )

Kesultanan yang berada di Kalimantan antara lain :

1. Kesultanan Pasir ( 1516 )
2. Kesultanan Banjar ( 1526 - 1905 )
3. Kesultanan Sambas ( 1675 )
4. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura
5. Kesultanan Berau ( 1400 )
6. Kesultanan Pontianak ( 1771 )
7. Kerajaan Tidung 
8. Kesultanan Bulungan ( 1773 )

Selain yang diatas, sangat diyakini bahwa Kesultanan yang ada di wilayah Indonesia masih banyak, terutama kesultanan-kesultanan kecil lainnya. Bukti-bukti sejarah yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan kerajaan atau kesultanan yang tersebar di banyak wilayah.

Pemberontakan di Indonesia

Dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, Indonesia tidak lepas dari berbagai macam pemberontakan-pemberontakan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan ataupun perbedaan dalam menentukan dasar - dasar negara. 

Perbedaan - perbedaan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila kepentingan-kepentingan pribadi tidak menjadi hal yang utama, ataupun perbedaan-perbedaan tersebut sebetulnya banyak ditunggangi oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda masih berperan banyak dengan tujuan Indonesia bisa kembali dikuasai oleh mereka.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut diantaranya :

1. Pendirian Negara Islam Indonesia ( NII ) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. NII atau juga dikenal sebagai Darul Islam yang artinya Rumah Islam diproklamasikan di Cisampah, Ciawiligar Tasikmalaya dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengah Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya dikatakan bahwa " Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia  adalah Hukum Islam ". Lebih jelas lagi dalam Undang - Undangnya dinyatakan bahwa Negara Berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Al Qur'an dan Hadits. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi Undang-undang yang berlandasan syari'at Islam dan penolakan keras terhadap ideologi selain Al Qur'an dan Hadits Shahih yang mereka sebut " Hukum Kafir " sesuai dalam Qur'an Surah 5 Al-Maidah, ayat 145. NII atau DI dalam perkembangannya menyebar kebeberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah SM Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi oleh TNI pada tahun 1962, gerakan ini terpecah namun tetap eksis secara diam-diam dan dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. 
2. Pemberontakan PRRI/Permesta, pada tahun 1958. Penyebabnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Tidak meratanya pembangunan serta semakin melebarnya gerakan komunisme menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau lebih dikenal sebagai PRRI/Permesta. Di Sumatera, para pemimpin PRRI seperti Dr. Syafruddin Prawiranegara, Dahlan Djambek, Soemitro Djojohadikoesoemo dll, melakukan pemberontakan sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah pusat. Sementara di Sulawesi Utara, Permesta melakukan pemberontakan dengan ditunggangi kepentingan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terbukti dengan ditembak jatuh pesawat AS yang dipiloti oleh penerbang Amerika bernama Pope. 
3. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung pada tahun 1950 atau tepatnya 23 Januari 1950. 
4. Pemberontakan Andi Azis di Makassar, 5 April 1950. Pemberontakan ini bermula saat Dr. Soumoukil bersikeras untuk mendirikan atau mempertahanlan Negara Indonesia Timur. Pemerintah kemudian mengirimkan Batalyon Worang untuk menumpas gerakan tersebut, rupanya kedatangan batayon Worang tersebut membuat Dr. Soumoukil khawatir dan menghasut Kapten Andi Azis untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut meletus pada 5 April 1950 di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh Kapten Andi Azis, yang merupakan mantan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( KNIL ). Kapten Andi Azis bersama pasukannya menyerang pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia serikat ( APRIS ) dan menawan Pejabat Panglima Tentara Territorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Mokoginta beserta staffnya, sehingga kota Makassar bisa mereka kuasai. Untuk menguasai keadaan ini, pemerintah pusat pada tanggal 7 April 1950 mengirimkan pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan mengultimatum Andi Azis agar segera menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Andi Azis menolak sehingga terjadi beberapa kali pertempuran. Pada tanggal 8 Agustus 1950 alhirnya ditandatangani persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak, sehingga kota Makassar bisa dikuasai kembali dan pada 8 April 1953, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun potong masa tahanan.
5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ( RMS ) di Maluku, pada 25 April 1950 di Ambon dengan tokoh pemberontak adalah Mr. Dr. Soumoukil. Pada tanggal tersebut di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Maluku Selatan/ RMS dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia Serikat oleh Dr. Soumoukil, bekas Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi pemberontakam tersebut, Kolonel Kawilarang menyerang hingga ke Kepulauan Buru yang dikuasai pemberontak hingga ke Pulau Seram bagian Utara. Serangan terhadap Pulau Ambon sendiri dilaksanakan pada 28 September 1950, dan dalam pertempuran tersebut benteng Victoria dapat direbut pasukan TNI pada 6 November 1950, sehingga pemberontakan RMS bisa digagalkan.
6. Pemberontakan G 30 S/ PKI. Inilah pemberontakan yang sangat kejam dimana 7 orang Jenderal tewas dibunuh anggota PKI, mayat mereka dibuang ke sebuah sumur kecil di daerah Lubang Buaya. Peristiwa pemberontakan ini sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, rasa-rasanya tidak perlu lagi saya ulas.

Demikianlah memang untuk menjadi sebuah negara besar berbagai macam halangan dan rintangan selalu ada, sebagai sebuah negara besar Indonesia memang patut untuk tidak melupakan sejarah, bukan untuk kembali mundur tapi untuk introspeksi agar peristiwa - peristiwa pemberontakan tidak kembali muncul.