Saat perang kemerdekaan, Tentara Nasional Indonesia dalam sistem peng-komando-annya masih menggunakan sistem pertahanan linier yang konvensional dan sangat mudah ditembus militer Belanda.Namun saat militer Belanda melancarkan serangan yang dikenal dengan Agresi Militer II pada Desember 1948, Tentara Nasional Indonesia dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman bersama dengan para stafnya dan juga para pemikir militernya, seperti T.B. Simatupang dan A.H. Nasution menemukan sistem pertahanan melingkar atau lingkaran pertahanan yang diambil dan diterjemahkan dari bahasa Jerman " Wehrkreise " yang merupakan adaptasi dari sistem pertahanan yang digunakan tentara Jerman dalam Perang Dunia II.
Sistem ini dipakai untuk mempertahankan setiap wilayah kepulauan maupun propinsi, dan dipimpin oleh seorang komandan. Masing-masing komandan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan mengembangkan perlawanan. Wilayah Wehrkreise adalah satu keresidenan, yang didalamnya terhimpun kekuatan militer, politik, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Sistem Wehrkreise sama sekali meninggalkan sistem pertahanan linier. Sistem Wehrkreise ini kemudian disahkan penggunaannya dalam Surat Perintah Siasat No. 1, yang ditandatangani oleh Panglima Besar Soedirman pada bulan November 1948.
Dengan sistem pertahanan ini, militer Indonesia mampu bertahan di kantong-kantong republik yang telah dikuasai militer Belanda seperti yang terjadi di daerah Jawa Barat saat terjadi long march pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah. Begitu pula seperti yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan sistem pertahanan ini Belanda kesulitan mempertahankan daerah yang telah dikuasainya, karena selalu dirongrong dengan berbagai serangan dadakan dari pasukan Indonesia yang masih berada di kantong-kantong pertahanan yang biasanya pusat komandonya berada di hutan-hutan dan daerah-daerah terpencil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar