Normalisasi Kehidupan Kampus / Badan Koordinasi Kemahasiswaan ( NKK/BKK ), 1978

Foto : Saat para mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR pada gerakan reformasi tahun 1998 lalu.

Saat diberlakukannya era Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan ( NKK/BKK ) oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( P&K ) waktu itu yaitu Daoed Joesoef, saya masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 3 atau 4 ( lupa lagi hehehe... ). Tapi saat itu saya masih ingat jelas berbagai gerakan demonstrasi mahasiswa, saat itu para mahasiswa banyak yang turun kejalanan untuk memprotes berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah rezim Soeharto saat itu. Yang terekam dengan jelas diingatan saya adalah ketika ada seorang mahasiswa yang memanjat tiang bendera untuk memasang bendera setengah tiang sebagai pertanda telah matinya demokrasi, kejadian itu sungguh membuat saya terkesan sampai sekarang, padahal kejadian itu telah lewat kurang lebih sekitar 30 tahun lalu.

Latar belakang

Sebagai simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa.

Dan sejak 1978 itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya.

Penolakan Pembentukan BKK

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam kemahasiswaan di kampus-kampus Indonesia berjalan sangat beragam. Pemerintah memang mengganti keberadaan Dewan Mahasiswa (Universitas) dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Menurut peraturan menteri, Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III. Bayangkan absurd-nya dan aneh-nya peraturan itu. Sebuah Lembaga Kemahasiswaan, tetapi Ketua nya Dosen.

Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan bermusuhan dengan para yunior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format Dewan Mahasiswa juga.

Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI.

Beberapa anggota DPR sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi oleh Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan tentang NKK/BKK, pada tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para 24 pengusul lainnya terdiri dari anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Inilah satu-satunya usul interpelasi dalam era Orde Baru sejak pemilu 1977.

Nah sekarang di era reformasi, gelorakan semangat reformasi agar tidak pernah padam. Karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai, isu tentang KKN jangan pernah menjadi peti es. Reformasi belum selesai !!