Pembantaian Westerling I dan II

Pembantaian Westerling I
Dalam lembaran sejarah Indonesia, Pembantaian Westerling merupakan salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia. Pembantaian Westerling pertama terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947 di Sulawesi Selatan, sementara pembantaian Westerling yang kedua atau lebih dikenal sebagai Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) terjadi pada pada 23 Januari 1950 dimana segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus (Korps Speciaale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui.

Pada Pembantaian Westerling pertama yang terjadi di Sulawesi Selatan, terbagi dalam beberapa tahap, yang pertama terjadi pada tanggal 11 Desember malam ketika Pasukan Khusus DST ( Depot Speciaale Troepen ) melakukan operasi yang dipimpin langsung oleh Westerling dengan tujuan Desa Batua. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu desa Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di desa Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Semua rakyat digiring ke desa Batua. 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.

Fase kedua dimulai, yaitu mencari "kaum ekstremis, perampok, penjahat dan pembunuh". Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke Bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama "pemberontak" yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama "Standrecht" – pengadilan (dan eksekusi) di tempat. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.

Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir "pemberontak, teroris dan perampok". Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat desa. Dengan pola yang sama, operasi pembantaian terus berlangsung diseluruh kota-kota di Sulawesi Selatan, sehingga menimbulkan korban yang tak berdosa di kalangan rakyat sipil semakin bertambah.

Pada tahap kedua dan ketiga, 19 Desember 1946 dan 23 Desember 1946 operasi dilanjutkan di sekitar kota Makassar yaitu Polombangkeng dan Goa, dengan menimbulkan korban yang terus bertambah. Sehingga sampai saat ini tidak diketahui jumlah korban yang sebenarnya ada berapa.

Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada DK PBB, korban pembantaian terhadap penduduk, yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.

Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya "hanya" 600 orang.

Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM Pengadilan Belanda karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan contra-guerilla, memperoleh ijin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda.

Pembantaian tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity), yang hingga sekarangpun dapat dimajukan ke pengadilan internasional, karena untuk pembantaian etnis (Genocide) dan crimes against humanity, tidak ada kadaluarsanya. Perlu diupayakan, peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

Pembantaian Westerling II ( Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil )

Peristiwa Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) adalah peristiwa yang terjadi pada23 Januari 1950 dimana segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus (Depot Speciaale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh secara membabi buta semua orang berseragam TNI yang mereka temui. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban seorang pun.

Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan ke Jakarta gagal total.

Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara." Duta Besar Belanda di Amerika Serikat, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de zwarte hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).

Sampai meninggalnya pada tahun 1987, Raymond Westerling lolos dari jerat hukum, walapun pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menjeratnya dengan berbagai upaya seperti melaporkan ke Dewan Keamanan PBB, tapi hal itu tidak berhasil karena campur tangan pemerintah Belanda yang selalu melindungi Westerling. Padahal dalam operasi tersebut, Westerling secara nyata telah melanggar HAM.

sumber : wikipedia indonesia dan swaramuslim.